KLAUSUL BAKU SAAT PENAWARAN LAHAN

Adakalanya kita ditawari lahan yang kita belum familiar dengan daerahnya termasuk peraturan tata ruang, atau mungkin lahannya sangat luas sehingga kita tidak sempat melakukan pengecekan mengenai batas, kondisi fisik lahan keseluruhan, legal dll. Hal yang sangat berbeda kalau kita misalnya sangat hapal dan familiar dengan daerah tersebut dan luasnya relatif kecil sehingga bisa dicek langsung.
Sebagai contoh, tentu akan berbeda apabila anda ditawari lahan 25 Hektar di Ciamis misalnya dan lahan seluas 7.000 m2 di Sawangan-Depok. Yang di Ciamis anda belum paham peraturan daerah dan kondisi lahan sangat luas, sedangkan di sisi lain di Depok anda sangat familiar dan luasan tersebut dapat terlihat dan bisa dicek langsung batas-batas, luas, kondisi fisik bahkan legal kepemilikan dengan mudah dicek.
Sedangkan kita yang sering melakukan negosiasi tanah sangat paham bahwa pembicaraan awal dengan pemilik tanah biasanya menjadi pegangan, jangankan verbal kalimat, kadang bahasa tubuh seperti mengangguk-angguk bisa dibaca berbeda oleh pemilik tanah he he. Terus apa yang harus dilakukan supaya pembicaraan awal tidak mempersulit kita dalam proses selanjutnya? Pasti semua pernah mengalami ‘ribut-ribut’ kecil sampai besar dengan pemilik tanah karena kesalahan pembicaraan awal, misalnya contoh paling kecil ternyata lokasi berada di kemiringan lahan yang berakibat efektivitas lahan menurun, kalau dipembicaraan awal kita tidak ‘komplain’ dan begitu kita cek ke action plan ternyata sangat merugikan, pasti pemilik tanah keberatan kalau ada klausul baru misalnya harga diminta turun karena kecilnya efektivitas lahan dll.
Oleh karena itu sebaiknya kita persiapkan dulu sesuatu yang ‘pahit’ yang harus dibicarakan diawal. Supaya selanjutnya apabila kita menemukan fakta atau data lapangan yang berbeda akan lebih mudah dibicarakan dengan pemilik tanah karena sudah TST alias ‘tahu sama tahu’. Ini yang kita biasanya pakai istilah ‘klausul baku’, yaitu klausul yang selalu kita ajukan saat kita melakukan penawaran lahan.
Klausul baku tersebut meliputi antara lain :
(1) Lahan harus bisa digunakan sebagai perumahan atau hunian
(2) Pengkavlingan harus minimal 60% sesuai peraturan pemerintah daerah/kota
(3) KDB minimal harus 60% sesuai peraturan pemda/pemkot
(4) Lahan harus memiliki akses ke jalan raya
(5) Apabila ada bagian lahan yang kena SUTET, sungai, pelebaran jalan, kemiringan tanah ekstrem atau kondisi apapun yang berakibat kahan tidak bisa dipakai maka tidak akan diperhitungkan sebagai luasan lahan
(6) Lahan harus memiliki buangan langsung ke sungai atau saluran resmi
(7) Lahan bukan sawah teknis
(8) Lahan bukan dalam sengketa
(9) Dll….
Kalau pemilik tanah sudah tahu kondisi ‘pahit’ seperti ini tentunya akan lebih mudah melakukan negosiasi karena memang harus menyamakan visi dulu mengenai tanah antara kita dan pemilik tanah. Monggo silahkan dipikirkan lagi klausul baku apalagi yang harus ditambahkan dalam pembicaraan awal dengan pemilik tanah, jangan yang ‘manis’-nya saja he he

Pahit di depan manis dibelakang

Tinggalkan komentar

Filed under Legal dan Perijinan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s